Peran PKNI Dalam Upaya Membantu Korban Napza Dengan Program Paralegal

0
266
- Advertisement -

Kuldesak, Depok- Istilah paralegal selama ini mengacu pada seseorang yang bukan pengacara atau advokat tetapi mendapatkan pelatihan atau memiliki keterampilan hukum sehingga dapat membantu kerja-kerja pengacara/advokat dalam memberikan bantuan hukum.

Menurut Black’s Law Dictionary (Black, 1979:1001), paralegal adalah “a person with legal skills, but who is not an attorney, and who works under the supervision of a lawyer or no is otherwise authorized by law to use those legal skills.” Berdasarkan pengertian ini, yang disebut paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang penasehat hukum (yang professional) dan bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.

Peran paralegal dalam sejarah kemunculannya pada dasarnya tidak terlepas dari sejarah perkembangan bantuan hukum di Indonesia. Gerakan bantuan hukum –yang kemudian mendorong keberadaan paralegal di Indonesia— muncul sejalan dengan berkembangnya program-program penyadaran dan pemberdayaan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tertinggal yang dijalankan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat di berbagai bidang seperti sosial, keagamaan, dan kebudayaan/kesenian di pertengahan tahun 1970-an. LBH dan beberapa kelompok bantuan hukum lainnya mencoba menggunakan isu hukum sebagai pintu masuk untuk membangun kesadaran masyarakat.

Abdul Hakim G Nusantara, dalam ‘Fenomena Paralegal Di Indonesia’, menyebutkan bahwa paralegal muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan hukum dan dunia profesi hukum (pengacara/advokat) untuk memahami dan menangkap serta memenuhi asumsi-asumsi sosial yang diperlukan guna mewujudkan hak-hak masyarakat miskin yang secara jelas telah diakui oleh hukum. Sementara itu, Fauzi Abdullah menggarisbawahi kerja pengacara dimana pengacara pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan dari hukum positif. Dalam prakteknya, paralegal mewawancarai klien, memilah-milah fakta (mana yang relevan secara yuridis dan mana yang tidak), memasukkan masalah dalam kategori-kategori yang tersedia, serta atas dasar itu menyusun rencana tindakan hukum yang akan dilakukan. Dengan kata lain, paralegal memfasilitasi bekerjanya hukum positif dalam menghadapi persoalan yang dihadapi kelompok marjinal.

Peran Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) sebagai jaringan nasional korban napza dalam membantu upaya memberikan informasi dan pendampingan hukum terhadap korban napza di indonesia melalui program paralegal kepada 24 anggota kelompoknya yang tersebar di 19 provinsi, dan sebagai pilot project diberikan kepada 5 anggota kelompoknya yang sudah mendapatkan pelatihan paralegal sebelumnya di DKI Jakarta (Garuda), Jawa Barat (Bogor/PKN Bogor, Depok/Kuldesak), Kepulauan Riau (PKN Kepri), Sulawesi Selatan (PKN Makasar) dan Surabaya (EJA).

Beberapa hal yang dilakukan sebagai paralegal adalah memastikan adanya proses oleh Tim Asesmen Terpadu kepada korban napza yang tersandung kasus hukum di tingkat penyelidikan kepolisian, melihat hasil penyelidikan berdasarkan hasil wawancara kepada saksi dan korban napza bahwa pasal yang ditujukan adalah pasal 127 UU 35/2009 tentang narkotika bahwa setiap Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkotika Golongan II bagi diri sendiri dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Semoga upaya program paralegal yang dijalankan oleh PKNI dan anggota kelompoknya di daerah bisa menjadi inspirasi bagi komunitas atau LSM lain yang bergerak di isu napza untuk melakukan pendampingan hukum bagi korban napza di Indonesia sehingga tidak ada lagi kriminalisasi bagi penyalahguna narkotika ditingkat penegak hukum khususnya POLRI, BNN, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Kehakiman. @ombudz

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here