Kuldesak Mengapresiasi Upaya Pemerintah Dalam Menangani Isu Napza

0
304
Yudha Wahid, Koordinator Divisi Napza Kuldesak.(Kuldesak)
- Advertisement -

Kuldesak, Depok –Sebagai organisasi yang berbasiskan komunitas korban Napza serta aktif terlibat dalam berbagai upaya penanggulangan Napza dan HIV/AIDS yang memiliki perhatian khusus terkait Narkoba, Psikotropika dan zat Adiktif lainnya (Napza) yang belakangan ini kian menjadi sorotan di Indonesia. Kuldesak sangat mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan pemerintah khususnya di wilayah Depok.

Baik dalam hal pencegahan, pengendalian maupun pengobatan khususnya bagi mereka yang telah terdampak langsung oleh permasalahan Napza. Di bidang kesehatan maupun terkait permasalahan bagi mereka yang tersangkut permasalahan hukum.

Terkait isu hukum yang dihadapi oleh pengguna Napza di wilayah Depok,Yudha Wahid selaku Koordinator Divisi Napza Kuldesak, menuturkan bahwa hal tersebut terlihat dalam proses penyidikan yang perlahan mulai dapat di pisahkan. Antara penyalahguna dan pengedar, ataupun kategori barang bukti sebagaimana yang telah di atur dalam gramatur Undang-undang narkotika melalui SEMA No 4 Tahun 2014.

Karenanya, saat ini Kuldesak menjalankan program paralegal yang sudah dilatih mengenai pemahaman hukum dan HAM untuk dapat memberikan asistensi kepada para tersangka kasus Napza dimulai saat kontak pertama mereka dengan pihak kepolisian.

“Sebagai paralegal Kuldesak yang bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum AMALBI guna mendampingi salah satu tersangka korban penyalahguna Narkoba, kami melihat hal tersebut.” Ungkapnya di sekretariat Kuldesak, Depok, jawa Barat. Jumat (17/06/2017).

“Seperti halnya, dari proses TAT (Tim asesmen terpadu) yang telah berjalan dari pihak terkait.Baik dari pihak kepolisian di wilayah depok yang telah mengajukan tersangka pengguna, atau dengan jumlah barang bukti untuk pemakai zat adiktif, untuk dilakukan Asesmen dengan BNNK depok.” Tambahnya.

Namun sayang, Yudha juga mengungkapkan bahwa terlihat masih ada beberapa proses yang terlewati. Seperti saat tersangka berinisal ‘MR’ yang menjadi klien dan sudah menjalani persidangan. Namun, Fakta fakta hukum yang disampaikan hanya sebagai lampiran berita acara dakwaan oleh jaksa.Yang mana seharusnya dapat menghadirkan saksi ahli dari pihak BNNK Depok yang melakukan asesmen.” Ungkapnya

Menurutnya, pada saat proses penuntutan seharusnya dalam pasal 127 agar dimasukan juncto pasal 54, 55 sebagai putusan rehabilitasi. Maka saat ini hasil putusan bagi pengguna napza di pengadilan negeri depok masih menjalani hukuman kurungan, walaupun dengan tuntutan satu tahun penjara dan di vonis dengan sisa hukuman menjalani di lembaga pemasyarakatan.

“Karena itulah, kami coba menekankan dalam upaya penegakan hukum, aparat diharapkan dapat dengan lebih bijak menelaah dan melakukan penilaian pada setiap kasus hukum secara bijaksana dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.” Tambahnya.

Terkait hal tersebut, Edo Nasution selaku Koordinator Nasional Persatuan Korban Napza Indonesia (PKNI) menuturkan bahwa peran akademisi dianggap sangat penting dan krusial dalam upaya menciptakan kebijakan Napza yang berbasiskan bukti ilmiah.

“Karena sangat penting adanya konsensus dan pemahaman persepsi yang sama antara pihak yang berwenang dalam menangani dan merespon permasalahan Napza di Indonesia. Apakah itu Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial,  Badan Narkotika Nasional dan aparat penegak hukum lainnya.” Jelas edo ditempat terpisah.

Sehingga tidak bisa dipungkiri, kebijakan Napza di Indonesia selama ini masih dirasa lebih menekankan pada pendekatan punitif atau menghukum.

“Hal ini dirasakan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama negara-negara anggota PBB mengenai pengutamaan pendekatan kesehatan dalam merespon permasalahan Napza.” Tandas Edo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here