Menelisik Kebijakan Duterte yang Kontroversial

0
335
Foto via detik.com
- Advertisement -

Kuldesak – Pada tahun 2016,  Negara Republik Filipina menyambut pesta demokrasi pemilihan umum hingga presiden kontroversial bernama Rodrido Duterte berhasil menjadi orang nomor satu usai berhasil menggeser empat pesaing dalam pelaksanaannya.

Sebelum menjadi Presiden, sosok Duterte pernah menjabat sebagai Wali Kota Davao hingga tahun 1998. Saat menjadi wali kota, julukan “the punisher” kental melekat padanya. Alasannya, Duterte memilih untuk langsung “mencabut nyawa” dalam mengatasi tindak kriminal di kota tersebut.

Bahkan beberapa aktivis mengaku bahwa mereka memiliki dokumentasi ratusan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok penjagal saat Duterte masih menjabat sebagai walikota. Dan Duterte diduga yang menginstruksikan pembunuhan tersebut.

Dan saat menduduku kursi nomor satu di Negara Republik, kian banyak  aktivis HAM menuding kalau duterte melakukan banyak pelanggaran HAM dalam proses kebijakannya yang Kontroversional. Yaitu  berlaku layaknya tuhan dengan menentukan hidup matinya seseorang dengan kebijakan tembak mati di tempat.

Alhasil, selang 100 hari menjabat sebagai presiden, sudah lebih dari 5.000 warga Filipina yang dikabarkan tewas dalam perang melawan narkoba yang diusung Duterte pada Oktober 2016 tahun lalu.

Menurut media Filipina, Inquirer, sebanyak 3.600 kematian di antaranya masih dalam penyelidikan polisi, sementara 1.300 lainnya terjadi dalam baku tembak dengan polisi. Dari jumlah ini, terjadi rata-rata 36 pembunuhan per hari sejak Duterte dilantik tahun 2016.

Melihat hal tersebut, Badan Anti Narkoba PBB ikut bergabung dengan organisasi HAM internasional dan mengecam pembunuhan sangat brutal yang dilakukan oleh Duterrte selaku orang nomor satu dalam pemerintahan Filipina.

Namun, Duterte justru balik mengecam aksi PBB yang mengkritik perang yang diluncurkannya untuk melawan para penyalahguna narkoba di seantero negara tersebut. Seperti dilaporkan laman Time, Jumat 19 Agustus 2016,  Duterte menyebut PBB telah bertindak “bodoh” dengan mengkritik programnya dalam memberantas narkoba, yang saat itu telah menewaskan sekitar 1.500 orang.

“PBB dengan begitu mudahnya membuat pernyataan bodoh. Lagi pula, kenapa PBB ikut campur dengan urusan dalam negeri di republik ini,” ujar Duterte.

Sementara itu, Agnes Callamard, pelapor khusus dalam urusan eksekusi, seperti dikutip BBC, mengatakan bahwa seruan Presiden Duterte untuk membunuh tanpa jalur hukum para tersangka pengedar narkoba sebagai hal yang tidak bertanggung jawab, sangat esktrem, dan tergolong kriminal.

“Pengarahan seperti ini tidak bertanggung jawab secara ekstrem serta termasuk menghasut kekerasan dan pembunuhan, yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional,” ujar Callamard dalam pernyataan tertulisnya.

Namun alih-alih meninjau kembali kebijakannya, kembali Rodrigo “Digong” Duterte bersumpah akan membunuh lebih banyak lagi orang yang dicurigai sebagai pengedar narkoba setelah dikecam aktivis hak asasi manusia internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bahkan presiden yang berusia 72 tahun tersebut berencana mengikutsertakan militer dalam perangnya terhadap narkoba yang telah menewaskan lebih dari 7.000 nyawa. Hingga Duterte mengatakan segera mengeluarkan perintah eksekutif untuk tentara agar berada di garis depan melawan peredaran obat-obatan terlarang, yang ia gambarkan sebagai ancaman keamanan nasional.

“Saya akan melibatkan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) dan membuat masalah narkoba sebagai ancaman keamanan negara,” ucap Duterte, Kamis, 2 Februari 2017, seperti dilansir Sydney Morning Herald.

Keputusan tersebut mendapat kecaman lebih dari 45 negara anggota PBB, Uni Eropa, Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dan lebih dari 370 organisasi masyarakat dan masyarakat sipil secara global telah mengecam perang terhadap narkoba di Filipina. Dua kasus diajukan ke ICC atas kejahatannya terhadap kemanusiaan. Namun, upaya dan kekhawatiran semacam itu dicemooh atau ditantang secara terbuka oleh Duterte.

“Menggunakan personel militer hanya akan mempertinggi risiko kekerasan yang tidak perlu atau berlebihan dan taktik militer yang tidak pantas,” tutur Human Rights Watch, penggiat HAM internasional yang berbasis di Amerika Serikat, seperti dilansir Sydney Morning Herald pada 3 Februari 2017.

Dan tentu saja, kebijakan Duterte yang kontroversial ini juga telah memicu aksi ketidaksetujuan dari Negara Indonesia. Salah satunya Organisasi Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) yang mengaku keberatan dengan cara Presiden Rodrigo Duterte dalam mengatasi peredaran narkotika.

“Apa yang dilakukan oleh Duterte melalui extra judicial killings, mendorong warga untuk saling membunuh sama saja dengan genosida. Bahkan, dia sempat menyamakan diri dengan Hitler yang membunuh 3 juta warga Yahudi,” ujar Edo selaku Koordinator PKNI, seperti yang dilansir dari Rappler.com, sebuah situs web berita daring yang berbasis di Filipina dengan biro di Jakarta.

Saat melakukan gerakan unjuk rasa tempo hari, Edo mengaku sempat bertemu dengan perwakilan dari kedutaan. Dia menyerahkan surat terbuka yang tertulis dalam Bahasa Inggris dari PKNI dan jaringan internasional pengguna narkoba (INPUD). Kedua organisasi itu menyerukan agar Duterte menghentikan aksi pembunuhan di luar proses peradilan dan fokus kepada kebijakan yang bertujuan untuk rehabilitasi para pengguna narkoba.

“Orang-orang yang menggunakan narkoba bukan setan atau pelaku tindak kriminal. Mereka adalah ibu, ayah, anak perempuan, laki-laki, kakak, adik dan kakek. Kematian dari orang-orang ini bisa dihindari dan dapat menyebabkan penderitaan yang tidak terkira bagi masyarakat secara keseluruhan,” tulisnya dalam surat itu.

Foto via Detik.com

PKNI menyebut Duterte memang tidak memerintahkan secara langsung pembunuhan di luar peradilan. Namun, beberapa kata yang disampaikan Duterte untuk mengajak orang-orang membunuh pengguna narkoba bisa ditelan mentah-mentah.

“Seperti yang Anda ketahui pengguna narkoba di Filipina sebagian besar datang dari kelompok menengah ke bawah. Apakah mereka yang sudah miskin layak untuk menerima kesulitan tambahan dan bahkan ancaman kematian?” ujarnya menambahkan.

Alih-alih menghukum mati pengguna narkoba, PKNI mendorong agar Pemerintah Filipina dapat kembali mempertimbangkan sistem alternatif yang bisa memberikan dukungan sosial serta perlakuan bagi para pengguna.

Disatusisi, Arif Iryawan, selaku  eksekutif board, Asian network people who use drugs (ANPUD) perwakilan Indonesia, mengirimkan kembali surat  yang menuturkan bahwa  bahwa konsep menyatakan perang pada obat-obatan yang diterapkan di Negara Republik Filipina dapat bertentangan dengan  konsep kesehatan masyarakat dan  konsep kemanusiaan serta persamaan hak.

“Saya berharap kita dapat melihat  isu-isu narkotika yang ada dari berbagai aspek, sehingga kita akan memiliki konsep yang sesuai dan berjalan lebih dengan pendekatan kesehatan masyarakat, pertimbangan kemanusiaan, hak asasi manusia maupun aspek sosial-ekonomi.“ ujarnya dalam surat tertulis.

Arif berharap pemerintahan Filipina dapat  melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda, seperti halnya dalam kehidupan yang dapat dilihat dari perspektif yang berbeda.

“Dengan harapan Anda (Presiden Rodrigo Duterte) dapat memberikan solusi terbaik untuk masyarakat Filiina yang juga merupakan bagian dari warga dunia.“ tulisnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here