PKNI dan MaPPIFHUI Helat Seminar Guna Melihat Solusi Alternatif dalam Menangani Permasalahan Narkotika di Indonesia

0
261
- Advertisement -

170 peserta terdiri dari kalangan mahasiswa, dosen, LSM dan instansi pemerintah menghadiri seminar dengan tema “Pendekatan Alternatif dalam Menangani Permasalahan Narkotika di Indonesia”.

 

 

Kuldesak, Depok- Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI (MaPPIFHUI) menghelat seminar dengan tema “Pendekatan Alternatif dalam Menangani Permasalahan Narkotika di Indonesia” guna melihat dari perspektif yang berbeda dalam urgensi pendekatan alternative saat menangani carut marut permasalahan narkotika di Indonesia akibat kebijakan yang punitif, terutama bagi pengguna narkotika.

Kombes Pol dr. Budiyono, MARS selaku Direktur Pasca Rehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, yang diundang sebagai pembicara dalam kesempatan tersebut menuturkan bahwa memang pemerintah banyak keterbatasan. Khususnya dalam hal rehabilitasi.

“Seperti yang saya sampaikan jumlah kebutuhannya sudah sangat besar. Yang membutuhkan rehabilitasi pun sudah mencapai lebih dari satu juta orang pertahun. Sedangkan kemampuan pemerintah dalam merehabilitasi itu sangat terbatas,” katanya saat mengisi acara seminar yang berlokasi di Universitas Indonesia, Hari Selasa (19/07/2017).

(KI-KA) Suhendro Sugiharto (perwakilan dari PKNI), Yohan Misero (Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat), Kombes Pol dr. Boediyono, MARS (Direktur Pasca Rehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI), Prof. Irwanto, Ph.D (Dosen FISIP UI dan Senior Advisor Pusat Penelitian HIV/AIDS Unika Atmajaya).

“karena itu, dibutuhkan kerjasama dengan komponen masyarakat lainnya. Sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan, masayakat dapat menjadi lebih aware” ujar nya lebih lanjut.

Ditempat yang sama, Prof. Irwanto, Ph.D., juga menuturkan bahwa jika ingin melibatkan masyarakat sipil,  mereka haruslah diberikan informasi terlebih dahulu, masyarakat sipil jika dilibatkan namun tidak diberi informasi dan edukasi akan dapat mencelakakan orang.

“Harus dilakukan edukasi sebaik mungkin, jangan hanya meminta partisipasi tanpa adanya informasi maupun edukasi.” Ujarnya disela acara yang diselenggarakan di Universitas Indonesia, Depok, jawa barat.

Pasalnya,  menurut  Irwanto, masyarakat sipil bisa menjadi pedang bermata dua, seperti sekarang program-program harm reduction yang mengemukakan adalah masyarakat sipil. Sedangkan beberapa kekurangan dimana tidak  melakukan intervensi dengan baik dengan tidak melibatkan masyarakat sipil bahkan mengcollect jarum bekas lantaran edukasinya kurang.

“Sehingga sangat penting edukasi tersebut. Yang perlu juga menjadi perhatian adalah jangan sampai adanya edukasi yang tumpang tindih,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Choky Ramadhan selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Harian MaPPI FHUI menekankan pentingnya kolaborasi masyarakat sipil dan akademisi dalam menentukan kebijakan narkotika kedepan.

“Masyarakat sipil tentu perlu memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan yang akan dijalankan pemerintah dan program alternative apa yang perlu dan baik tentunya untuk dapat dimasukkan ke dalam program. Selain itu masyarakat dapat memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan.” Tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here