Tembak Ditempat, Kebijakan Prematur yang Dinilai Salah Tempat

0
242
Human Right via pixabay.com
- Advertisement -

Kuldesak- Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) mengapresiasi upaya pemerintah yang serius dalam menangani permasalahan narkoba di Indonesia. Namun sayangnya, PKNI tidak sependapat dan mengecam perintah Jokowi kepada Polisi untuk menembak pengedar narkotika. “sedikit melawan, sudah ditembak saja.” , yang mana Perintah ini pun diejawantahkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian yang menyatakan ingin memberlakukan tembak di tempat bagi pengedar narkotika dengan mendasarkan pada kebijakan keras Presiden Rodrigo Duterte di Filipina.

Tito Karnavian bahkan tidak segan-segan memerintahkan anak buahnya menembak mati para bandar narkotika, seperti pada peristiwa penggalan penyelundupan 1 ton sabu ke Indonesia 13 Juli lalu. Tindakan ini pun diklaim sebagai sebuah keberhasilan terhadap pemberantasan narkotika. Namun PKNI memandang bahwa wacana ini akan semakin memperburuk penanganan permasalahan jika ditinjau dari tiga aspek.

Yang pertama, aspek kriminalisasi dan hukuman mati yang telah terbukti tidak juga dapat menurunkan angka penggunaan dan peredaran narkotika, namun justru meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada bulan April 2017 terdapat 89.314 orang yang terkena kasus narkotika, 56.834 dianggap sebagai pengedar narkotika dan 32.476 orang dianggap sebagai pengguna narkotika

Kedua, mengutamakan tindakan tembak di tempat menyalahi fungsi dan tanggungjawab utama institusi kepolisian sesuai amanat hukum positif di Indonesia. UUD Pasal 30 ayat 4 menyatakan bahwa kepolisian sebagai alat Negarayang menjaga ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Selain itu, hal ini juga menyalahi prinsip-prinsip yang tercantum dalam peraturan internal Polri yaitu Perkapolri no 8 Tahun 2009 tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparatur penegak hukumsebagai bagian dari pengamanan, dimana cara-cara non kekerasan harus diutamakan terlebih dahulu, sehingga kekerasan adalah upaya terakhir (ultimum remedium).

Alfiana Qisthi  selaku pelaksana Advokasi Hukum PKNI menjelaskan bahwa tindakan kekerasan oleh Polisi selaku aparat penegak hukum itu hanya boleh dilakukan dalam keadaan tertentu dan hal ini sebenarnya dibatasi.

. “Polisi dalam melakukan diskresi ada batas dan prosedurnya. Apabila tindakan di tempat sebagai diskresi ini menyalahi prinsip pengutamaan cara-cara non kekerasan, berarti institusi kepolisian telah menyalahi hukum.” Ujar Alfiana Qisthi dalam surat yang diterima tim Kuldesak, Senin (01/08/17).

Pada dasarnya, melakukan tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila posisi petugas terdesak dan pelaku mengancam keselamatan anggota polisi. Dalam pelaksanaan kewenangan tembak ditempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan Undang-Undang.

Dan Aspek yang Ketiga, tindakan tembak di tempat sebagai bentuk peniruan kebijakan di Filipina merupakan hal yang tidak relevan. Tindakan tembak di tempat di Filipina terbukti menimbulkan korban salah tembak pada anak berusia 5 tahun, Danica Mae Gracia. Apabila polisi mendasarkan tembak ditempat sebagai sebuah tindakan yang dapat memberantas pengedaran narkotika, nyatanya Indonesia menjadi target kaburnya pengedar narkotika dari Filipina.

Hal ini menandakan bahwa sebenarnya tembak di tempat tidak bisa memberantas peredaran illegal narkotika, justru kebijakan yang prematur dan dinilai salah tempat sehingga tidak mencapai tujuan. Dari hal-hal diatas, PKNI menyatakan bahwa kebijakan tembak ditempat bukanlah tindakan yang tepat untuk memberantas peredaran illegal narkotika.

Untuk itu kami menuntut Jokowi agar kebijakan yang lebih cerdas dan humanis dengan mendasarkan pada bukti dan nilai-nilai kemanusiaan.*

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here