Menengok kebijakan hukum Penyalahguna Zat dari sisi Hak Asasi Manusia

0
332
- Advertisement -

Kuldesak- Kriminalisasi terhadap orang-orang yang menggunakan obat-obatan masih kerap terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Walaupun berbagai upaya alternatif guna mempromosikan pendekatan kesehatan telah dilakukan oleh masyarakat sipil Organisasi (CSO) dan lembaga negara yang bekerja pada kesehatan dan aspek sosial.

Termaksud kebijakan rehabilitasi dan penempatan selama masa persidangan hukum. Walaupun, para Stakeholder telah mengeluarkan peraturan bersama, dengan membentuk sebuah tim penilaian yang terintegrasi terdiri dari wakil-wakil dari dokter, pekerja sosial, polisi dan anggota peradilan.

Koordinator divisi Napza Organisasi Kuldesak, Yudha Wahid menuturkan bahwa Agar mendapatkan layanan terpadu ini terkait penilaian, tim penyidik harus mengirimkan permintaan kepada tim penilaian yang terintegrasi.

“Namun sayang, dalam implementasinya, tidak semua orang yang terindikasi menggunakan narkoba dapat memperoleh penilaian dan Layanan.” Ungkap Yudha saat ditemui di Sekretariat kuldesak, Depok, Rabu (02/08/2017).

Menurut Yudha berdasarkan Laporan Narasi dari Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) sebagai Jaringan induk nasional Kuldesak bagi penyalahguna Napza, berbagai Advokasi terkait kasus penyalahguna napza tidak hanya menghadapi isu-isu kebijakan yang secara konsisten meningkatkan kriminalisasi, namun juga terkadang ada oknum yang berusaha untuk mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan.

“Sayang, banyaknya stigma dan pola pikir terhadap mereka yang menggunakan obat-obatan lantaran kurangnya pengetahuan tentang hak, telah memperburuk infrastruktur dan akses ke layanan Kesehatan. Terutama untuk mereka yang positif menggunakan obat-obatan dan ditahan pihak kepolisian maupun mereka yang menjalani penggantian terapi.” sesal Yudha.

Seperti yang diketahui, dalam program pendekatan yang dilakukan di 5 kota, Seperti, Makassar (PKN Makassar), Lombok Timur (Peduli Lombok Timur), Bandung (PKN Bandung), Bogor (PKN Bogor), Jakarta (Menteng Matraman komunitas), Program advokasi guna memperkuat layanan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Rekan paralegal membantu penyalah guna  obat selama proses assesmen dengan memberikan inklusif, berbasis hak dan gender serta layanan.

Dan guna mengoptimalkan upaya-upaya advokasi, rekan paralegal dari PKNI melakukan clustering kebutuhan iringan kasus. Kriteria kasus tersebut antara lain jenis zat, pelaku pengguna narkoba berbasis gender, selama Februari hingga April 2017 dengan jumlah  60 kasus penggunaan obat-obatan yang dibantu oleh rekan paralegal.

Pelaksana Advokasi Hukum PKNI, Alfiana Qisthi dalam Laporan Narasi menuturkan bahwa pada kenyataannya, ada oknum kepolisian sering tidak menyerahkan orang-orang yang menggunakan obat-obatan kepada tim penilaian yang terintegrasi.

“Jadi paralegal yang mendorong keposlisian untuk mengirimkan orang-orang yang menggunakan obat-obatan kepada tim penilaian yang terintegrasi.” Ungkap Alfiana.

“Karena itulah, kami menilai program paralegal PKNI masih dibutuhkan oleh mereka yang menyalahgunakan narkoba. Bahkan, ada banyak anggota PKNI di daerah lain yang meminta bantuan dalam iringannya. Dan perubahan area intervensi program akan menjadi cara yang baik guna  meningkatkan kinerja paralegal.” Kata Alfiana lebih lanjut.

Dan tidak lupa, korban penyalahgunaan zat sehubungan dengan hak-hak manusia mereka sebagai anggota masyarakat telah menjadi elemen penting. Sehingga penguatan dalam komunitas berbentuk pendidikan untuk para anggota komunitas terkait hak asasi manusia maupun proses hukum juga telah menjadi sangat penting sehingga ketika mereka menghadapi masalah hukum, mereka dapat memperjuangkan hak  mereka khususnya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here